BATURAJA, Lenteraoku.com – Program unggulan pemerintah pusat, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digulirkan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, justru menuai sorotan tajam di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.
Alih-alih disambut dengan antusiasme penuh, program ini memicu keprihatinan dan beragam asumsi negatif di tengah masyarakat terkait efektivitas dan transparansi anggarannya, pada Kamis (26/2/2026)
Di Kabupaten OKU, pelaksanaan program MBG menghadirkan tanda tanya besar di kalangan orang tua siswa.
Keraguan ini bukan tanpa sebab. Publik, khususnya para ibu atau “emak-emak” yang sehari-hari mengatur keuangan rumah tangga, menilai terdapat kejanggalan dalam kalkulasi biaya program.
Mereka mempertanyakan korelasi antara besaran anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat dengan wujud makanan yang diterima oleh anak-anak mereka.
Contoh seperti hari ini :
2 butir telur ayam rebus
2 buah pisang
2 potong singkong rebus,dan
3 butir buah kurma.
Ini sudah termasuk menu mewah dari sebelum – sebelum nya.
Kami ini ibu-ibu biasa belanja ke pasar, tahu betul harga bahan. Dengan menu seperti itu, rasanya tidak masuk akal jika anggarannya sebesar yang diberitakan,” ujar seorang ibu yang anaknya duduk di bangku sekolah dasar, enggan disebutkan namanya, saat ditemui di Baturaja.
Kritik paling tajam datang dari para orang tua siswa penerima manfaat, yang mayoritas adalah ibu rumah tangga.
Mereka merasa memiliki hak untuk mempertanyakan kualitas dan nilai gizi dari makanan yang diterima anak-anak mereka.
Kegalauan ini dengan cepat menjalar ke ruang publik. Isu ini tidak hanya menjadi perbincangan hangat di warung-warung kopi dan pertemuan warga, tetapi juga ramai diperdebatkan di berbagai platform media sosial (sosmed).
“Kalkulator emak-emak itu hitungannya matang, Pak. Mereka tahu mana yang wajar dan mana yang tidak.
Ketika ada ketidaksesuaian, wajar jika muncul asumsi,” tambah sumber yang sama.
Perbincangan dan keresahan ini mencuat intens dalam beberapa pekan terakhir, seiring dengan bergulirnya program MBG di berbagai jenjang pendidikan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Meskipun laporan ini berfokus di OKU, narasumber menyebutkan bahwa fenomena serupa juga ditemukan di berbagai daerah lain berdasarkan pemberitaan dan informasi yang beredar di media sosial, mengindikasikan bahwa persoalan ini mungkin bersifat sistemik dan tidak hanya terjadi di tingkat lokal.
Keresahan masyarakat, khususnya para orang tua, bersumber pada dua hal utama.
Pertama, adalah ketidakjelasan soal harga satuan (item) bahan makanan dan biaya operasional dalam program tersebut.
Publik menduga ada celah yang memungkinkan terjadinya inefisiensi anggaran.
Kedua, kondisi ini memicu asumsi bahwa program MBG berpotensi menjadi “ladang basah” bagi oknum-oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari kebijakan pemerintah.
“Kami menduga banyak sekali anggaran yang terbuang sia-sia atau bahkan tidak tepat sasaran.
Jangan sampai program yang mulia ini justru dirusak oleh ulah oknum yang memanfaatkan situasi,” tegas seorang tokoh masyarakat setempat.
Di tengah hiruk-pikuk kontroversi ini, muncul sebuah usulan substantif dari akar rumput.
Sebagian masyarakat luas berpendapat bahwa alokasi anggaran untuk program MBG sebaiknya dievaluasi ulang.
Mereka menyarankan agar dana tersebut, jika memungkinkan, dialihkan untuk memperkuat sektor pendidikan gratis dan kesehatan gratis yang dinilai lebih mendasar dan berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia.
“Kalau boleh kami bersuara kepada Bapak Presiden, lebih baik anggaran sebesar ini dialihkan saja untuk pendidikan gratis dan kesehatan gratis.
Rakyat sangat membutuhkan itu untuk melahirkan putra-putri bangsa Indonesia yang cerdas, sehat, dan berkualitas.
Harapan kami, suara rakyat kecil ini semoga didengar,” tutup seorang warga yang ikut dalam perbincangan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah daerah maupun pusat terkait polemik yang berkembang di masyarakat Ogan Komering Ulu ini.
(Red)
